Warna Warni Bali |

Oleh: Ni Komang Erviani

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dari berbagai kalangan di Bali. Mulai dari mahasiswa, tokoh agama, seniman, aktivis lingkungan, aktivis pers, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Bali, hingga politikus.

Para mahasiswa menyampaikan dukungannya dengan menggelar aksi unjuk rasa di markas Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Selasa (3/11). Aksi unjukrasa dilakukan puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana dengan menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan seorang bertelanjang dada dengan tulisan KPK ditendang-tendang oleh seorang yang mewakili polisi.

Selain itu, para mahasiswa juga melepaskan tujuh ekor tikus kecil, tepat di depan gerbang Polda Bali. “Ini sebagai bentuk dukungan kami kepada KPK. Kriminalisasi KPK telah membuat para tikus-tikus koruptor bebas begitu saja,” tegas Presiden BEM Universitas Udayana, Agus Lenyot.

Dalam aksinya para mahasiswa juga membawa spanduk putih bertuliskan “Dukungan untuk KPK” yang berisi ratusan tanda ratusan mahasiswa Universitas Udayana. Dalam pernyataan sikapnya, BEM meminta Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung secara penuh KPK untuk membongkar century sebagai agenda mendesak 100 hari pemerintah.

Di tempat terpisah, sejumlah tokoh agama, tokoh pers, seniman, politikus, aktivis lingkungan, dan lainnya sepakat membuat pernyataan sikap bersama untuk menyatakan keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pernyataan sikap yang dibuat di kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali itu, mereka menuntut pembebasan terhadap komisioner KPK non aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Mereka juga menyatakan mendukung pembentukan tim independen untuk menangani kemelut dalam penetapan kedua tersangka, sepanjang untuk mengysut siapapun yang diduga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan terkait masalah itu.

Pernyataan sikap tertulis itu selanjutnya akan disampaikan kepada beberapa instansi yakni Pimpinan DPD RI dari Provinsi Bali, DPRD Bali, DPRD Kabupaten/kota se-Bali, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Ngurah Sudiana menegaskan KPK harus dijaga. “Dukungan kepada KPK ini tetap harus dijaga. Korupsi hanya akan menghancurkan negara,” tegasnya.

Seniman Wayan Dibia juga menyatakan dukungannya. Menurut dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar itu, perseteruan KPK dan Polri seperti menyaksikan pertunjukkan bondres (pertunjukkan lawak tradisional  Bali). “Kondisi ini mengkhawatirkan kita. seperti ada permainan-permainan terselubung,” tegas Dibia.

Pertemuan juga diikuti Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Made Titib, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Bali Wayan Sudirta, Ketua Bali Corruption Watch Putu Wirata Dwikora, dan pemimpin redaksi sejumlah media lokal di Bali.