photo by: Ni Komang Erviani

Ni Komang Erviani, Denpasar

Di tengah makin membaiknya perekonomian Bali, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83% pada tahun 2010, kesenjangan ekonomi antar masyarakat Bali justru makin lebar.

“Ini merupakan sesuatu hal yang berbahaya. Jika tidak diatasi, suatu saat akan terjadi kecemburuan sosial yang besar, kecemburuan sosial akan menyebabkan keresahan sosial, dan keresahan sosial itu akan menyebabkan kerusuhan sosial,” tegas Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Rabu (14/12).

Data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan, hanya 20 persen penduduk Bali berpendapatan tinggi yang menikmati persentase pembagian kue ekonomi yang makin besar, sedangkan sisanya menerima kue ekonomi yang semakin tahun semakin mengecil.

Saat ini tercatat ada 20% masyarakat Bali yang berpendapatan tinggi, 40% berpendapatan sedang, dan 40% berpendapatan rendah. Sebanyak 41,73% pendapatan Bali dinikmati oleh hanya 20% masyarakat yang berpendapatan tinggi, sedangkan 37,52% pendapatan terdistribusi ke masyarakat berpendapatan sedang dan hanya 20,75% pendapatan terdistribusi ke masyarakat berpendapatan rendah. Artinya, pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup tinggi, yakni 5,83% pada 2010, lebih banyak dinikmati golongan elite.

Menurut Pastika, semakin lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gejala dunia yang wajar terjadi. Ia mencontohkan kesenjangan kemakmuran masyarakat Swiss dan Somalia sebelum perang dunia kedua hanya 1 berbanding 16. Namun sekarang, setelah puluhan tahun, kesenjangannya melebar menjadi 1 berbanding 600. “Memang itu hukum alam Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang pintar makin pintar, dan yang bodoh makin bodoh. Karena kalau sudah pintar, kaya, dan kuat, pasti dia makin pintar, makin kaya, dan makin kuat dengan sumber daya yang dia miliki itu,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah diakuinya tidak bisa hanya tinggal diam dan menyerah melihat fenomena tersebut. Harus ada intervensi dari pemerintah, guna mempersempit kesenjangan itu. Kesenjangan ekonomi dapat meluas pada masalah-masalah sosial seperti konflik antar masyarakat. “Jadi kita nggak usah heran melihat misalnya terjadi hal-hal, yang kadang-kadang luar biasa sadisnya. Kadang-kadang di luar perhitungan kita. Karena terakumulasi perasaan kecemburuan sosial itu, dan ini berbahaya.

Tidak meratanya pembangunan antara wilayah Bali selatan dengan wilayah Bali lainnya, menurut Pastika. Memberi andil yang sangat besar terhadap kesenjangan ekonomi masyarakat. Selama ini, sebagian besar pembangunan memang hanya terfokus di wilayah Bali selatan, yakni Denpasar, Badung dan Gianyar. Pembangunan terutama dalam bidang pariwisata.

Menurut  hasil survei PHRI Bali tahun 2010, saat ini sudah ada 2.260 hotel bintang dan melati dengan 56.971 kamar di seluruh Bali. Dari jumlah itu, 88,5% atau 50.436 kamar hotel terdapat di Bali selatan, tersebar di Kabupaten Badung (36.947 kamar), Kota Denpasar (10.097 kamar) dan Kabupaten Gianyar (3.410 kamar). Jumlah itu belum termasuk kondotel, residence, maupun apartemen. Itulah sebabnya saya bolakbalikmengatakan, moratorium pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah selatan. Arahkan mereka ke utara, ke barat, ke timur, ke tengah. Supaya ada pemerataan pembangunan. “Itulah sebabnya saya bolak balik mengatakan, moratorium pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah selatan. Arahkan mereka ke utara, ke barat, ke timur, ke tengah. Supaya ada pemerataan pembangunan,” tegas Pastika.

Kebijakan moratorium hotel di wilayah Bali selatan telah ditetapkan pemerintah Bali sejak 5 Januari 2010 lalu. Pemerintah Provinsi Bali telah secara resmi menyetop izin hotel di wilayah Bali selatan berdasarkab Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/BPM tentang Penghentian Sementara Pendaftaran Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata. Namun kebijakan itu tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan terbesar dalam perizinan.

“Saya tidak bisa melarang mereka (bupati walikota)  karena kewenangan saya tidak ada. Tetapi saya sudah minta Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengarahkan investasi tidak lagi ke Bali selatan, tetapi diarahkan ke daerah lain,” jelas Pastika.

Selektif terhadap investor-investor yang hendak menanamkan modalnya di Bali, menurutnya salah satu kunci mempersempit kesenjangan tersebut. “Sekarang kita lihat misalnya, orang bangun hotel, yang punya siapa? Kemana uang itu? Bukan apa-apa. Silahkan. Boleh. Karena tanpa investasi, tidak akan bergerak ekonomi kita. Kita perlu investor, tapi harus kita seleksi,” tambah dia.

Berbagai program pro poor, pro job, pro growth, dan pro lingkungan juga tengah digarap pemerintah dalam rangka memperkecil jurang kesenjangan ekonomi itu. Itulah sebabnya ada program-program pro rakyat itu. Pro poor, progrowth, pro job. Ia mencontohkan program sistem pertanian terintegrasi (simantri) yang sudah menyasar ratusan kelompok tani, pada dasarnya bertujuan mengangkat masyarakat di sektor pertanian.”Kita berikan juga jaminan kesehatan dan pendidikan, Supaya masyarakat yang bodoh itu bisa terangkat. Yang sakit bisa jadi sehat,” tegasnya.

Meski tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat Bali cukup lebar, namun Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, I Gde Suarsa, menilai tingkat kesejahteraan masyarakat Bali masih cukup baik, terutama jika dibandingkan wilayah-wilayah tetangga seperti Jawa Timur atau Nusa Tenggara Barat (NTB). “Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali masih cukup baik. Daya beli masyarakat masih tinggi. Jika dibandingkan dengan masyarakat tetangga kita di Mataram, di Surabaya, tentu kita masih cukup sejahtera di Bali,” ujar Suarsa.

Meski demikian, ia mengakui masih perlu banyak upaya-upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan intervensi, agar kesejahteraan masyarakat semakin membaik.