Posts from — 23 December 2011

Pecalang ikut amankan Natal (photo by: Ni Komang Erviani)

Ni Komang Erviani, Denpasar

Aparat kepolisian bersama-sama TNI dan pecalang akan bekerja terpadu untuk mengamankan perayaan Natal di 253 gereja yang ada di seluruh Bali. Demikian ditegaskan Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Totoy Herawan Indra, usai memimpin gelar pasukan Operasi Lilin dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Kamis (22/12).

“Kita kerahkan semua kekuatan yang ada, baik dari Polri maupun TNI, termasuk juga pecalang untuk selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam operasi lilin ini, kita harus manfaatkan semua potensi yang ada, termasuk pecalang dan desa pekraman,” ujar Totoy.

Dijelaskan, pengamanan akan dilakukan terhadap seluruh gereja tanpa kecuali. Meski demikian, pola pengamanannya akan dilakukan berbeda sesuai kebutuhan. Sebagai upaya mengantisipasi aksi terorisme, tim gegana juga akan ditempatkan di sejumlah gereja besar dengan jumlah umat besar dan aktivitas padat.“Kita sudah melakukan identifikasi gereja-gereja yang memang umatnya cukup besar, maupun gereja yang umatnya sedikit, Tentunya nanti kekuatan personil untuk mengamankan gereja akan disesuaikan dengan kegiatan dan rencana kerja dari umat di gereja itu,” ujarnya kepada wartawan.

“Yang jelas, tidak ada satu pun gereja yang lewat dari pengamanan. Semua harus kita amankan,” Totoy menambahkan.

Ditanya total kekuatan personil yang akan dikerahkan Polda Bali selama Natal dan Tahun Baru, Totoy menegaskan bahwa pihaknya akan all out. “Polda Bali all out. Kita kerahkan semua kekuatan yang ada,” ujar Totoy.

Totoy menjelaskan , Polda Bali menjadi salah satu dari 14 polda yang menjadi prioritas pengamanan Polri dalam Operasi Lilin yang akan berlangsung 10 hari mulai Jumat (23/12). Selain Bali, Polda lain yang juga menjadi prioritas diantaranya Polda Papua, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Metro Jaya.”Polda Bali menjadi priorotas karena sejak tahun ke tahun, setiap Natal dan Tahun Baru, Bali ini bukan dikunjungi wisatawan local, tetapi wisatawan internasional. Yang melaksanakan ibadah di Bali bukan hanya warga local, tetapi juga masyarakat Indonesia,” tegas dia.

Kepolisian juga akan melakukan pengamanan di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, toko-toko, serta tempat-tempat wisata yang dipastikan bakal ramai karena meningkatnya kunjungan wisatawan di akhir tahun. Totoy juga mengharapkan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi adanya teroris di Bali. “Sementara saya sampaikan bahwa secara umum, Bali masih kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar, Kolonel Laut Wayan Suarjaya menegaskan pengamanan laut juga diperketat dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Dikatakan, ada 3 KRI yang akan mengamankan perairan Bali selama Natal dan Tahun baru yakni KRI Oswald Siahaan, KRI Untung Suropati, dan KRI Multatuli. “KRI KRI itu akan memantau perairah Bali sampai jarak 12 mill laut,” tegas Suarjaya.

Pihaknya juga meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pengecekan rutin terhadap kapal kapal nelayan. Target utama pengecekan adalah adanya barang-barang terlarang, senjata, maupun narkoba.

Komandan Pangkalan Udara Ngurah Rai Bali, Kolonel Penerbang Jumarto menambahkan, pengamanan selama Natal dan Tahun Baru untuk wilayah laut juga dilakukan terpadu antar unsure di lingkungan bandara, mulai dari TNI Angkatan Udara, Kepolisian, maupun aviation security. “Ini semua tidak lain yaitu untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama kegiatan natal dan tahun baru melalui udara,” tegasnya.

Jalan tol dan underpass diharapkan dapat mengurai masalah kemacetan lalu lintas. (photo by: Ni Komang Erviani)

Ni Komang Erviani, Denpasar

Masalah kemacetan lalu lintas yang selama ini dihadapi wilayah Bali selatan, akan mulai diurai dengan pembangunan infrastruktur jalan baru berupa dari jalan tol di atas perairan yang menghubungkan Nusa Dua- Bandara Ngurah Rai-Benoa dan jalan underpass di simpang Dewa Ruci Kuta. Pembangunan dua infrastruktur jalan baru itu dicanangkan secara resmi oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Rabu (21/12) di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar.  Kedua proyek tersebut ditargetkan rampung pada Mei 2013, sehingga dapat  mendukung kegiatan APEC Meeting 2012 maupun Bali Summer Summit 2013.

Jalan tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Benoa direncanakan dibangun di atas laut sepanjang 12 kilometer dengan biaya total Rp 2,49 triliun. Jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa akan dibangun dengan sekitar 18.000 tiang pancang beton. “Ini akan jadi jalan tol yang terindah di Indonesia, dan menjadi ikon baru bagi Bali,” ujar Direktur PT. Jasa Marga Bali Tol, Akhmad Tito Karim.

Jalan yang menghubungkan Pelabuhan Benoa, Bandara Ngurah Rai,dan kawasan Nusa Dua itu dibangun dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (public private partnership) oleh Konsorsium 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari  PT Jasa Marga Tbk, PT Pelindo III, PT Angkasa Pura I, PT Pengembangan Pariwisata Bali, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Hutama Karya.  Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung ikut menanam saham dalam proyek yang digarap di bawah bendera PT. Jasa Marga Bali Tol itu sebesar masing-masing Rp. 100 miliar. Selain untuk kendaraan roda empat, lajur khusus untuk sepeda motor juga akan tersedia pada jalan tol berbayar itu.

Dalam proses pembangunannya, jalan tol ini dipastikan akan menggunakan lahan hutan mangrove seluas 2 hektar dengan izin pemanfaatan lahan yang sudah dikantongi dari Kementerian Kehutanan.  Sebagai kompensasi, PT. Jasa Marga (Persero (Tbk) member dukungan sekitar 300.000 pohon bakau untuk ditanam di sekitar tol.

Sementara itu, jalan underpass Simpang Dewa Ruci akan dibangun di kawasan simpang dewa ruci sepanjang 450 meter  dengan biaya Rp 136 miliar yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Pembangunan underpass diharapkan dapat memecah masalah kemacetan di Simpang Dewa Ruci yang merupakan akses utama dari dan menuju kawasan wisata Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan kawasan lainnya. Berbeda dengan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, jalan under pass ini tidak akan dikelola sebagai jalan tol, alias tidak berbayar.

“Ini akan menjadi jalan tol dan jalan under pass pertama di Bali,” tegas  Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Pembangunan jalan tol dan underpass, kata Djoko, merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang tertuang dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk koridor Bali Nusa Tenggara. “Pembangunan infrastruktur tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi koridor Bali Nusa Tenggara yang bertumpu pada sektor pariwisata. Keberadaan proyek proyek tersebut nantinya akan memberikan andil yang signifikan dalam meningkatkan daya saing pariwisata melalui kemudahan aksesibilitas kawasan,” jelas Djoko.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan apresiasinya atas cepatnya realisasi proyek tersebut. “Ini adalah proyek yang direncanakan dengan cepat, dipersiapkan dengan cepat, dan akan dikerjakan dengan sangat cepat.  Jalan tol di Surabaya, panjangnya 12 km, dibangun selama 12 tahun. Kalau ini bisa selesai 12 bulan, alangkah mengejutkannya,” ujarnya sembari tertawa.

Dahlan juga mengharapkan pola kerjasama BUMN dan pemerintah daerah yang diterapkan di Bali, dapat dilaksanakan juga di daerah lainnya demi memperbaiki infrastruktur-infrastruktur di daerah. “Sebaiknya pola kerjasama seperti ini ditiru daerah lain. Misalnya di Sumatera, bagaimana bisa meniru Bali?” tegas dia.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan pembangunan jalan told an underpass sangat berarti bagi Bali. “Di samping memecahkan persoalan kemacetan, pembangunan jalan tol juga diharapkan akan memberikan multiplier effect  terhadap percepatan pertumbuhan makro dan mikro ekonomi  daerah Bali karena keberadaan jalan tol ini akan mempercepat mobilitas masyarakat ke sumber sumber ekonomi, termasuk mendorong mobilitas kegiatan pariwisata,” ujar Pastika.

Ditegaskan, pertumbuhan ekonomi Bali dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan peningkatan, hingga mencapai sekitar 6 persen pada tahun 2011 ini. Namun pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti oleh peningkatan infrastruktur jalan yang memadai.

Arus jalan By Pass Ngurah Rai merupakan salah satu jalan strategis, namun mengalami kepadatan arus lalu lintas yang cukup tinggi. Catatan Pemerintah provinsi Bali, komposisi arus lalu lintas di sepanjang By Pass Ngurah Rai sampai ke Nusa Dua rata-rata didominasi oleh sepeda motor sebesar  66,1 persen, kendaraan ringan 31,4 persen, dan kendaraan berat 2,45 persen, dengan volume lalu lintas harian rata-rata 74.625 sepeda motor per hari. “Kondisi ini akan semakin parah ketika memasuki waktu waktu dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi seperti saat ini. Macetnya mulai lebih serius lagi,: ujar Pastika.

Pastika juga mengingatkan, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung ikut dalam penyertaan modal  pada pembangunan jalan tol. “Jadi dengan demikian jelas bahwa rakyat Bali ikut memiliki jalan tol yang akan kita bangun ini. Karena ikut memiliki, saya juga berharap betul betul supaya semuanya mendukung dan menjaga supaya pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan baik. Dan kalau sudah jadi, juga menjaga dan menggunakannya dengan sebaik baiknya,” harapnya.

photo by: Ni Komang Erviani

Ni Komang Erviani, Bangli

Siapa yang tak kenal kopi kintamani dari Bali? Sejak mendapat sertifikat indikasi geografis pada 2008 lalu, nama kopi arabika kintamani semakin populer di pasar internasional.  Kopi kintamani pun sudah mulai menembus pasar ekspor. Sayangnya, para petani belum mampu mengembangkan kopi kintamani secara optimal, karena terkendala masalah permodalan.

Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Kintamani, I Ketut Jati, dalam dialog petani dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Minggu (18/12) menjelaskan, banyak potensi pengembangan kopi kintamani yang belum mampu digarap oleh petani. Menurut Jati, luasan lahan yang masuk dalam indikasi geografis kopi kintamani sebenarnya mencapai total 12.000 hektar, tersebar di wilayah Kabupaten Bangli, bagian utara Badung, dan Buleleng. Namun dari 12.000 hektar lahan tersebut,  saat ini baru tergarap sebanyak 7.000 hektar. “Dari 7.000 hektar itu, baru 4.000 hektar lahan yang sudah menghasilkan kopi. Sisanya 3.000 hektar baru berupa tanaman perdana,” jelas ketut Jati.

Total produksi dari kopi kintamani, tambahnya, baru mencapai 20.000 ton gelondong merah per tahun. Minimnya sarana prasarana pengolahan kopi menjadi kendala utama dalam pengembangan kopi kintamani tersebut.  Dijelaskan, dari total 20.000 kopi  gelondong merah yang dihasilkan, baru sekitar 2.000 ton yang bisa dikelola menjadi kopi HS (biji kopi kering dengan kulit tanduk/biji kopi setengah jadi). “Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana pengolahan kopi yang masih kurang di masing-masing unit pengolahan kopi petani di masing-masing subak,” keluh Jati.

Keterbatasan sarana prasarana pengolahan kopi, membuat tidak banyak petani yang bisa menghasilkan kopi bubuk siap minum. Dijelaskan Jati, dari 65 subak petani kopi di wilayah indikasi geografis kopi kintamani, hanya ada 22 subak yang memiliki unit pengolahan. Namun dari jumlah itu, baru ada 5 unit pengolahan yang sudah memiliki peralatan lengkap hingga bisa menghasilkan kopi bubuk siap minum. “Banyak peralatan yang belum tersedia di masing-masing unit pengolahan sehingga kami kewalahan. Sementara harga peralatan-peralatan itu cukup mahal, mencapai puluhan juta rupiah. Kami tidak memiliki modal untuk itu,” tambah dia.

Kondisi itu menyebabkan sebagian besar petani memasarkan kopinya dalam bentuk bahan mentah yang masih harus diolah. Bahkan sebagian besar kopi yang diekspor pun masih berupa biji kopi. Pada November 2011 lalu misalnya, sebanyak 18 ton biji kopi senilai Rp1,2 miliar telah diekspor ke Korea Selatan. Selain Korea Selatan, kopi kintamani juga diminati pasar Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Prancis.

Selain masalah sarana prasarana, terbatasnya kemampuan sumber daya petani untuk melakukan pemasaran juga menjadi kendala yang dihadapi petani. Hal itu membuat pemasaran lebih banyak dilakukan pihak ketiga, sehingga nilai tambah bagi petani menjadi berkurang.  “Pemasaran kami di sini sangat sulit. Apalagi masyarakat yang ada di daerah sekitar kami, rata-rata sudah memiliki kebun kopi sendiri. Jadi mereka sudah punya kopi sendiri untuk diminum,” jelas Jati.

Pihaknya berharap pemerintah mau ikut membantu pemasaran dengan mendorong hotel-hotel menggunakan produk kopi kintamani dalam berbagai even nasional dan internasional yang banyak digelar di Bali.

Gubernur Bali Made Mangku pastika menyatakan kesiapannya menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan kopi bagi petani. Namun ia belum memberikan kepastian tentang kapan bantuan peralatan itu akan diberikan. “Sarana prasarana untuk pengolahan kopi, lebih banyak harusnya lebih baik. Karena pengolahan itu akan memberikan nilai tambah bagi petani,” ujar Pastika.

Diakui, jauh lebih menguntungkan bagi petani bila dapat menghasilkan barang jadi, daripada hanya sekadar bahan mentah saja. “Di sinilah pentingnya kewirausahaan. Kalau kita punya banyak wirausaha, negeri kita akan maju,” ujarnya.

Pastika mengambil perbandingan Bali dan Singapura sebagai contoh keberhasilan konsep wirausaha. “Bali luasnya  7 kali dari Singapura. Penduduknya sama sekitar 4 juta orang, Kita punya gunung, danau sungai,  kebun, sawah, kopi, kakao, sapi, dan lain-lain. Singapura nggak punya, air saja dia beli dari Malaysia, daun pisang didatangkan dari medan, minyak dari Indonesia, tidak punya apa apa. Tapi kenapa Singapur lebih makmur dari kita? Lebih sejahtera dari kita? Karena mereka menerapkan pola kewirausahaan. Mari kita sekarang bersama-sama menerapkan pola yang sama, tidak sekadar menjadi petani yang menghasilkan bahan mentah,” ajaknya.

Ni Komang Erviani, Denpasar

Seorang perempuan warganegara Afrika Selatan, Nomakorinte Christabell Nyolukana (46 tahun) dituntut hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (19/12), karena mencoba menyelundupkan 1 kg sabhu. Tuntutan itu jauh lebih ringan dibandingkan ancaman dalam Undang-Undang Narkotika yang memperbolehkan pengenaan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Jaksa penuntut umum (JPU) I Putu Gede Astawa menyatakan, terdakwa Nyolukana terbukti bersalah mengimpor narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 113 ayat 2 Undang-undang (UU) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangi masa tahanan,” tegas Astawa di hadapan majelis hakim yang dipimpin John Tony Hutauruk.

John menyatakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah memperlihatkan keterlibatan terdakwa dalam aksi penyelundupan tersebut. Menurutnya, jaksa menyatakan tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. “Maka, terdakwa mesti dijatuhi hukuman yang setimpal,” ujar dia.

Atas tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa I Nyoman Fery langsung mengajukan pembelaan lisan yang intinya meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada kliennya. Sidang ditunda satu minggu untuk mendengarkan keputusan hakim.

Nyolukana ditangkap petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai pada Sabtu, 3 September 2011 di terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai, sesaa setelah turun dari pesawat Qatar Airways dari Doha – Singapura – Denpasar. Petugas menemukan bungkusan plastik warna putih yang di dalamnya berisi sabhu sabu seberat 745 gram yang disimpan di dalam saku celana.  Selain itu, petugas juga menemukan bungkusan lain yakni 158 gram dan 147 gram sabhu yang disimpan tersangka di dalam bra berwarna merah muda. Total berat sabhu yang dibawa terdakwa seberat 1 kilogram lebih.

Wayan Sasag Budiman (paling kanan) bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika di depan gubuknya. (photo by: Ni Komang Erviani)

Ni Komang Erviani, Bangli

Sebuah gubuk berukuran 2×2 meter dengan dinding anyaman bambu, beratap seng, dan berlantai tanah milik  I Wayan Sasag Budiman (62 tahun) di Dusun Kalanganyar, Desa Yangapi, Bangli, sudah tampak reot. Beberapa dindingnya sudah berlubang, atapnya pun bocor. Gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak  terpasang rapi di depan gubuk, bersama gambar Garuda Pancasila dan pahlawan Jenderal Sudirman.

Hanya berjarak sekitar 2 meter dari gubuk itu, sebuah rumah semi permanen berdiri kokoh. Rumah seluas 6 meter persegi itu, menggunakan dinding batako, berlantai semen, dan beratap asbes. Rumah yang dibangun dengan bantuan dana corporate social resposibility (CSR) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali itu, memiliki 2 kamar tidur dengan luas masing-masing 2,5×2,5 meter, sebuah kamar mandi, dan dapur. Belum ada perabotan apapun di dalamnya. “Saya berterimakasih sekali, karena sekarang saya sudah punya rumah yang bagus sekali,” kata petani sesaat setelah kunci rumah itu diserahkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Minggu (18/12).

Duda dua anak itu, termasuk satu dari 4 warga miskin di Dusun Kalanganyar yang sudah menerima bantuan bedah rumah. Tiga bedah rumah dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali, sedangkan satu unit dibantu dari dana CSR BPD Bali yang dikelola melalui Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Bali. “Saat ini masih ada empat warga kami yang masih tinggal di rumah tidak layak. Kami berharap pemerintah bisa membantu lagi, sehingga tidak ada lagi warga kami yang tinggal di rumah yang tidak layak,” tegas Kepala Dusun Kalanganyar, Nyoman Suweca.

Sejak diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali pada awal tahun 2010, hingga akhir tahun 2011 ini sudah 3.118 unit rumah tidak layak huni yang berhasil dibedah. Jumlah itu termasuk 468 unit bedah rumah yang dibiayai dana CSR perusahaan-perusahaan di Bali.Dari dana APBD Bali, bedah rumah sudah dilakukan terhadap 825 unit rumah tidak layak pada 2010 dan 1.825 unit pada 2011.

Ketua BK3S Bali, Ayu Pastika, menyatakan tidak mudah mengajak perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut menyalurkan dana CSRnya kepada program bedah rumah. Hingga kini, tercatat hanya sekitar 10 perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah yang sudah menyalurkan dana CSRnya ke program bedah rumah. “Tapi kita tidak menyerah. Kita terus merupaya mendekati perusahaan-perusahaan yang berusaha di Bali agar mau menyalurkan dana CSRnya melalui BK3S untuk menyukseskan program bedah rumah,” ujar Ayu Pastika.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan program bedah rumah dibuat sebagai salah satu cara mengatasi kemiskinan di Bali. Dengan memperbaiki rumah keluarga miskin, kata dia, diharapkan taraf hidup masyarakatnya meningkat. Dalam catatan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali, di awla tahun 2010 tercatat ada 13.000 rumah tidak layak huni di Bali. “Dengan tinggal di rumah tidak layak, kesehatannya terganggu, sehingga menjadi tidak produtif bekerja. Kondisi ini bisa membuat dia miskin terus. Maka di awal, kita berupaya memperbaiki rumahnya. Setelah itu kita berikan jaminan kesehatan. Kita juga upayakan agar mereka mendapat pekerjaan,” jelas Pastika.

Pastika menyatakan sangat senang karena semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menyalurkan dana CSRnya untuk program bedah rumah. Namun ia juga menyesalkan masih minimnya perusahaan swasta yang sudah mau menyalurkan dana CSRnya untuk program-program yang benar-benar bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagian besa perusahaan masih menyalurkan dana CSRnya untuk program-program jangka pendek, dengan diselimuti dengan berbagai jenis promosi.

“Padahal CSR itu bukanlah promosi. CSR merupakan kewajiban,” Pastika mengingatkan.

Ia berharap perusahaan-perusahaan di Bali menyalurkan dana CSRnya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga dana-dana CSR itu terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan di Bali. Selain untuk program bedah rumah, tambahnya, dana CSR juga bisa dimanfaatkan untuk upaya penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Pastika menjelaskan, sebenarnya upaya mengatasi masalah rumah tidak layak huni di Bali bukan hal sulit, asalkan semua pihak mau bekerjasama. “Misalnya ada 10.000 saja orang kaya yang mau menyumbang Rp 20 juta untuk satu rumah untuk orang miskin, teratasi sudah masalah rumah tidak layak di Bali,” tambahnya.

Ni Komang Erviani, Denpasar

Kepolisian Daerah Bali mengimbau kalangan hotel dan tempat hiburan agar tidak sembarangan menggunakan kembang api untuk meramaikan pesta natal dan tahun baru. Para pemilik hotel, tempat hiburan maupun penyelenggara perayaan Natal dan Tahun Baru diimbau agar mematuhi Peraturan Kapolri No 2 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigadir Jenderal Ketut Untung Yoga Ana menjelaskan, kembang api yang diizinkan hanya yang telah memiliki izin impor atau produksi dari Polri dengan ukuran kurang dari dua inchi. “Sedangkan untuk ukuran 2 sampai 8 inchi, harus ada izin pembelian dan penggunaan yang diterbitkan oleh Mabes Polri untuk pertunjukan,” jelas Untung Yoga.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya pemilik hotel, pemilik tempat hiburan, dan penyelenggara perayaan Natal-Tahun Baru, serta masyarakat umum lainnya untuk mematuhi ketentuan itu,” tambahnya.

Ditegaskan, pelanggaran atas ketentuan Polri itu dapat diancam hukuman penjara hingga 12 tahun penjara. “Tapi ini bukan hanya sekadar masalah hukum. Tolong lihat bahwa Anda satu sama lain wajib menjamin keselamatan. Jangan senang-senang tetapi lupa keselamatan,”tegas dia.

Kepada masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan atas ketentuan itu, diharapkan masyarakat menginformasikannya kepada aparat kepolisian terdekat, atau melapor via telepon ke nomor 0361-234609 (Siaga Polda) dan 0361-229172 (Piket Serse).

Ni Komang Erviani, Kuta

Kepolisian Sektor Kuta akhirnya menangkap dua orang pelaku penusukan terhadap dua orang warganegara Australia dalam sebuah keributan di  Bounty Discoteque, di Jalan Legian, Kuta, Jumat (16/12) dinihari. Kedua tersangka masing-masing merupakan seorang pria warga lokal yang tak lain merupakan security diskotik setempat berinisial Made JA (28 tahun), dan seorang pria warganegara Australia berinisial JL (28 tahun).

Kepala Kepolisian Sektor Kuta, Ajun Komisaris Polisi Gede Ganefo kepada wartawan Minggu (18/12) menjelaskan, kedua tersangka berhasil ditangkap pada Sabtu (17/12). Tersangka JA ditangkap setelah menyerahkan diri secara langsung ke Polsek Kuta, sedangkan tersangka JL ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Popies Kuta. “Untung ada saksi yang mengenal JA ini, sehingga kita mengimbau dia untuk menyerahkan diri. Kalau tidak kita akan mengambil tindakan penangkapan. Akhirnya kemarin (Sabtu, 17/12) jam 15.30 wita dia menyerahkan diri ke Mapolsek sini. Sedangkan, JL kita jemput dia di sebuah penginapan di Jalan Popies,” urainya.

Ganefo menjelaskan, peristiwa berdarah itu terjadi hanya karena kesalahpahaman. “Motifnya karena salah paham itu saja,” ungkapnya.

Peristiwa itu berawal saat tersangka Made JA baru saja keluar dari toilet, dan secara tidak sengaja bersenggolan dengan salah seorang pengunjung pria bernama Sentana. Senggolan itu memicu terjadinya perang mulut antara Made JA dengan Sentana.

Melihat pertengkaran itu, JL yang merupakan teman JA, secara spontan datang untuk membela.  Ia langsung bergumulan dengan Sentana. “Melihat temannya bergumulan itulah, JA berusaha membantu JL dengan mengambil pisau lipat yang dibawanya, dan langsung menusuk korban,” ujar Ganefo.

Namun tusukan itu tidak hanya dilakukan sekali. Pria yang berdomisili di Jalan Dr. Sutomo Gang VII No 8 Denpasar Barat itu, mengarahkan pisaunya ke berbagai arah secara membabi buta. Saat itulah, dua warganegara Australia yang sedang dugem di tempat hiburan itu, turut menjadi korban. Kedua warganegara Australia itu masing-masing bernama Chistopher Mete yang terkena tusukan di bagian perut, dan Jake Benjamin Whitehead mengalami luka tusuk pada dada bagian kanan samping.

Pisau JA juga mengenai tangan seorang pria bernama Mudarti, teman Sentana. “Tusukan yang keempat baru mengenai Sentana pada tangannya bagian kiri,” terang Ganefo.

Polisi juga telah mengamankan beberapa barang bukti yakni baju pelaku yang berisi noda darah. Namun polisi belum menemukan pisau yang digunakan dalam kasus tersebut. “Pengakuan pelaku, pisau itu dibuang di gang samping Sky Garden. Kita sudah melakukan pencarian, tetapi tidak ditemukan,” kata Ganefo.

Kedua tersangka terancam lima tahun penjara karena dijerat dengan pasal 370 KUHP tentang pengeroyokan.

Sementara itu, korban Chistopher Mete hingga Minggu kemarin masih dirawat di RS Sanglah Depasar. Sedangkan korban Jake Budiman sudah kembali ke negaranya, telah sempat dirawat di the Bali International Medical Centre di Kuta.

Keributan kali ini bukanlah yang pertama di Bounty Discoteque. Sebelumnya pada 2009, seorang pria warganegara New Zealand bahkan meninggal dunia dalam keributan di Bounty Discoteque yang melibatkan dua orang pegawai diskotik.

photo by: Ni Komang Erviani

Ni Komang Erviani, Denpasar

Di tengah makin membaiknya perekonomian Bali, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83% pada tahun 2010, kesenjangan ekonomi antar masyarakat Bali justru makin lebar.

“Ini merupakan sesuatu hal yang berbahaya. Jika tidak diatasi, suatu saat akan terjadi kecemburuan sosial yang besar, kecemburuan sosial akan menyebabkan keresahan sosial, dan keresahan sosial itu akan menyebabkan kerusuhan sosial,” tegas Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Rabu (14/12).

Data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan, hanya 20 persen penduduk Bali berpendapatan tinggi yang menikmati persentase pembagian kue ekonomi yang makin besar, sedangkan sisanya menerima kue ekonomi yang semakin tahun semakin mengecil.

Saat ini tercatat ada 20% masyarakat Bali yang berpendapatan tinggi, 40% berpendapatan sedang, dan 40% berpendapatan rendah. Sebanyak 41,73% pendapatan Bali dinikmati oleh hanya 20% masyarakat yang berpendapatan tinggi, sedangkan 37,52% pendapatan terdistribusi ke masyarakat berpendapatan sedang dan hanya 20,75% pendapatan terdistribusi ke masyarakat berpendapatan rendah. Artinya, pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup tinggi, yakni 5,83% pada 2010, lebih banyak dinikmati golongan elite.

Menurut Pastika, semakin lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gejala dunia yang wajar terjadi. Ia mencontohkan kesenjangan kemakmuran masyarakat Swiss dan Somalia sebelum perang dunia kedua hanya 1 berbanding 16. Namun sekarang, setelah puluhan tahun, kesenjangannya melebar menjadi 1 berbanding 600. “Memang itu hukum alam Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang pintar makin pintar, dan yang bodoh makin bodoh. Karena kalau sudah pintar, kaya, dan kuat, pasti dia makin pintar, makin kaya, dan makin kuat dengan sumber daya yang dia miliki itu,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah diakuinya tidak bisa hanya tinggal diam dan menyerah melihat fenomena tersebut. Harus ada intervensi dari pemerintah, guna mempersempit kesenjangan itu. Kesenjangan ekonomi dapat meluas pada masalah-masalah sosial seperti konflik antar masyarakat. “Jadi kita nggak usah heran melihat misalnya terjadi hal-hal, yang kadang-kadang luar biasa sadisnya. Kadang-kadang di luar perhitungan kita. Karena terakumulasi perasaan kecemburuan sosial itu, dan ini berbahaya.

Tidak meratanya pembangunan antara wilayah Bali selatan dengan wilayah Bali lainnya, menurut Pastika. Memberi andil yang sangat besar terhadap kesenjangan ekonomi masyarakat. Selama ini, sebagian besar pembangunan memang hanya terfokus di wilayah Bali selatan, yakni Denpasar, Badung dan Gianyar. Pembangunan terutama dalam bidang pariwisata.

Menurut  hasil survei PHRI Bali tahun 2010, saat ini sudah ada 2.260 hotel bintang dan melati dengan 56.971 kamar di seluruh Bali. Dari jumlah itu, 88,5% atau 50.436 kamar hotel terdapat di Bali selatan, tersebar di Kabupaten Badung (36.947 kamar), Kota Denpasar (10.097 kamar) dan Kabupaten Gianyar (3.410 kamar). Jumlah itu belum termasuk kondotel, residence, maupun apartemen. Itulah sebabnya saya bolakbalikmengatakan, moratorium pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah selatan. Arahkan mereka ke utara, ke barat, ke timur, ke tengah. Supaya ada pemerataan pembangunan. “Itulah sebabnya saya bolak balik mengatakan, moratorium pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah selatan. Arahkan mereka ke utara, ke barat, ke timur, ke tengah. Supaya ada pemerataan pembangunan,” tegas Pastika.

Kebijakan moratorium hotel di wilayah Bali selatan telah ditetapkan pemerintah Bali sejak 5 Januari 2010 lalu. Pemerintah Provinsi Bali telah secara resmi menyetop izin hotel di wilayah Bali selatan berdasarkab Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/BPM tentang Penghentian Sementara Pendaftaran Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata. Namun kebijakan itu tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan terbesar dalam perizinan.

“Saya tidak bisa melarang mereka (bupati walikota)  karena kewenangan saya tidak ada. Tetapi saya sudah minta Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengarahkan investasi tidak lagi ke Bali selatan, tetapi diarahkan ke daerah lain,” jelas Pastika.

Selektif terhadap investor-investor yang hendak menanamkan modalnya di Bali, menurutnya salah satu kunci mempersempit kesenjangan tersebut. “Sekarang kita lihat misalnya, orang bangun hotel, yang punya siapa? Kemana uang itu? Bukan apa-apa. Silahkan. Boleh. Karena tanpa investasi, tidak akan bergerak ekonomi kita. Kita perlu investor, tapi harus kita seleksi,” tambah dia.

Berbagai program pro poor, pro job, pro growth, dan pro lingkungan juga tengah digarap pemerintah dalam rangka memperkecil jurang kesenjangan ekonomi itu. Itulah sebabnya ada program-program pro rakyat itu. Pro poor, progrowth, pro job. Ia mencontohkan program sistem pertanian terintegrasi (simantri) yang sudah menyasar ratusan kelompok tani, pada dasarnya bertujuan mengangkat masyarakat di sektor pertanian.”Kita berikan juga jaminan kesehatan dan pendidikan, Supaya masyarakat yang bodoh itu bisa terangkat. Yang sakit bisa jadi sehat,” tegasnya.

Meski tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat Bali cukup lebar, namun Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, I Gde Suarsa, menilai tingkat kesejahteraan masyarakat Bali masih cukup baik, terutama jika dibandingkan wilayah-wilayah tetangga seperti Jawa Timur atau Nusa Tenggara Barat (NTB). “Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali masih cukup baik. Daya beli masyarakat masih tinggi. Jika dibandingkan dengan masyarakat tetangga kita di Mataram, di Surabaya, tentu kita masih cukup sejahtera di Bali,” ujar Suarsa.

Meski demikian, ia mengakui masih perlu banyak upaya-upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan intervensi, agar kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

. (photo by: Ni Komang Erviani)

Ni Komang Erviani, Denpasar

Laju pertumbuhan penduduk di Pulau Bali semakin tidak terkontrol. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, laju pertumbuhan jumlah penduduk Bali dalam kurun tahun 2000 sampai 2010 mencapai 2,15 persen, yakni dari 3,15 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 3,89 juta jiwa pada 2010.

Peningkatan itu menjadi rekor tertinggi dalam kurun 50 tahun. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan jumlah penduduk dalam rentang 1961-1971 hanya 1,75%, rentang 1971-1980 1,69%, rentang 1980-1990 1,18%, dan dalam rentang 1990-2000 hanya 1,26 persen. Dalam 50 tahun tahun, jumlah penduduk Bali naik 118,5% dari hanya 1,78 juta jiwa pada 1961 menjadi 3,89 juta jiwa pada 2010.

“Dalam kurun tahun 2000 sampai 2010 ini, laju pertumbuhan penduduk tercatat paling tinggi. Sebaliknya, rentang tahun 1980-1990 merupakan periode di mana laju pertumbuhan penduduk tercatat paling rendah,” jelas Kepala BPS Bali, I Gde Suarsa, dalam acara sosialisasi data BPS di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (13/12).

Suarsa mengakui, jumlah penduduk Bali relatif kecil jika dibandingkan jumlah penduduk di Provinsi lain di pulau Jawa, maupun NTB dan NTT. “Namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk, Bali tercatat sebagai provinsi tertinggi kedua setelah Banten,” ujarnya. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten dalam kurun 2000-2010 tercatat 2,7%.

Dalam hal tingkat kepadatan, diakui bahwa Bali belum sepadat provinsi-provinsi di Pulau Jawa. “Namun Bali merupakan yang terpadat di Indonesia, di luar pulau Jawa. Kondisi ini tergambar dari kepadatan Provinsi Bali yang mencapai tiga kali lipat dari rata-rata nasional,” tambah Suarsa.

Dengan luas Pulau Bali yang seluas 5.636,66 km2, atau hanya 0,29% dari total luas Indonesia, tingkat kepadatan penduduk di Bali saat ini tercatat 673 jiwa per kilometer persegi. Padahal rata-rata tingkat kepadatan penduduk nasional hanya 124 jiwa per kilometer persegi.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Bali tidak hanya disebabkan oleh faktor kelahiran, tetapi juga karena banyaknya migrasi penduduk dari luar Bali. “Peningkatan penduduk besar dipengaruhi oleh arus migrasi masuk ke Bali. Pada tahun 2010, migran di Bali mencapai 10% dari total penduduk,” jelas Suarsa.

Sebagian besar migran, menyasar tujuan wilayah Bali selatan, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan tingkat kepadatan penduduk di wilayah Bali.”Pertumbuhan yang menonjol terjadi di Denpasar dan Badung. Wilayah Badung, khususnya Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara,” tambah Suarsa.

DIsasarnya kawasan Denpasar dan Badung, diakui disebabkan karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Di wilayah Badung misalnya, banyak proyek-proyek pembangunan fisik yang tengah digarap, termasuk hotel dan restoran. “Semuanya memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Sehingga wajar-wajar saja itu terjadi. Karena di sana ada kue pembangunan yang cukup besar dan tentu dicari oleh warga lain u menghidupi kehidupan mereka,” ujar Suarsa.

Sedangkan untuk di wilayah Denpasar, tidak sedikit pula imigran yang mencari penghidupaa. “Selain untuk mencari penghidupan, banyak juga kepentingan bermukim di Denpasar seperti untuk kuliah dan lain-lain. Ini karena Denpasar merupakan pusat pemerintahan,” tegasnya.

Atas tingginya laju pertumbuhan penduduk Bali, Gubernur Bali Made Mangku Pastika beberapa kali menegaskan perlunya upaya peningkatan kualitas manusia Bali agar dapat bersaing dengan para migran. “Semakin banyak orang datang ke Bali, semuanya butuh pekerjaan, semuanya butuh tempat tinggal, semuanya butuh kendaraan. Jadi kita semua harus meningkatkan kualitas untuk bisa menghadapi persaingan,” tegas Pastika beberapa waktu lalu.

Ditegaskan, banyaknya pendatang ke Bali tidak dapat dicegah karena Bali merupakan bagian dari Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, menurutnya wajar jika banyak orang mencoba mencari penghidupan dari Bali.

Ni Komang Erviani, Denpasar

Aparat Kepolisian Sektor Denpasar Selatan menangkap I Wayan Kirnawan alias Pogot (36 tahun), seorang tukang ojek yang telah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (curas) serta percobaan pemerkosaan terhadap dua orang wisatawan asing. Kirnawan ditangkap pada Senin (5/12) sore sekitar pukul 15.00 wita saat melintas dengan sepeda motornya di jalan seputaran Desa Pemogan, Denpasar. “Tersangka merupakan tukang ojek liar yang sehari-hari melayani wisatawan asing di kawasan Kuta. Dalam aksinya, dia khusus menyasar wisatawan asing,” jelas Kepala Kepolisian Sektor Denpasar Selatan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Leo Martin Pasaribu, kepada wartawan di kantornya, Minggu (11/12).

Dua wisatawan asing yang menjadi korban Kirnawan yakni seorang perempuan warganegara Australia, Brooke Hall (24 tahun), dan seorang perempuan warganegara Singapura yang sehari-hari menetap di Australia, Beatrice Victoria Hendricks Mcguinness (27 tahun). Keduanya menjadi korban kejahatan pria kelahiran Kintamani Bangli itu dalam waktu berbeda, namun dengan modus yang sama.

Dalam aksinya, Kirnawan selalu berpura-pura mau mengantar korbannya ke tempat tujuan yang diinginkan, namun kemudian korbannya diajak ke hutan Mangrove Suwung. Sampai di tempat yang sepi itu, pelaku kemudian berusaha memperkosa korbannya serta mengambil barang-barang mereka. “Tetapi beruntung dia tidak berhasil memperkosa korbannya, karena korbannya berhasil melarikan diri,” jelas Leo Martin.

Leo Martin menegaskan, penangkapan Kirnawan berawal dari laporan Brooke Hall, wisatawan Australia yang melapor telah menjadi korban curas dan percobaan pemerkosaan di kawasan hutan mangrove Suwung Denpasar pada 2 Desember sekitar pukul 01.00 dinihari. Saat itu, korban yang baru saja keluar dari diskotik Bounty Kuta ditawari Kirnawan untuk mengantarnya pulang. Tanpa curiga, korban yang saat itu sendirian, bersedia diantar tukang ojek liar itu. Korban pun meminta diantar ke Hotel Padma Kuta, tempatnya menginap. Namun bukannya diantar ke hotel, motor pelaku malah melaju ke arah Hutan Mangrove Suwung. Baru beberapa meter masuk ke wilayah hutan, Brooke Hall mulai menyadari kalau itu bukan jalan menuju hotel.

Brooke Hall lalu melompat dari atas motor dan mencoba lari. Pelaku berhasil mengejarnya dan mencoba memerkosanya. Beruntung, ia berhasil melakukan perlawanan dan melarikan diri dari pelaku, meski tas yang dibawanya diambil paksa pelaku. Dari tas milik Brooke, Kirnawan mendapatkan sebuah kamera digital merk Panasonic dan uang tunai sebesar Rp 70.000.

Paska kejadian itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Kuta dengan mendata semua tukang ojek di sana, baik tukang ojek resmi (terdaftar) maupun tukang ojek liar. Selain mencatat data-data mereka, polisi juga melakukan pemotretan terhadap wajah para tukang ojek. Dari pendataan itu, didapatkan data sebanyak 72 tukang ojek resmi dan 23 tukang ojek liar.

Sejumlah foto para tukang ojek yang ciri-cirinya mirip dengan kesaksian Brooke, kemudian dikirimkan via email kepada perempuan yang beralamat di 161 Walker Street Helensburgn New South Wales 2508 Australia itu. “Karena paska kejadian korban langsung pulang ke negaranya, komunikasi kami lakukan via email. Dari komunikasi via email itulah, korban mengaku mengenali satu wajah yang dipastikan sebagai pelaku. Karenanya pelaku segera kami tangkap,” tegas Leo Martin.

Pada proses penyidikan, pelaku mengakui perbuatannya. Bahkan setelah dilakukan pengembangan, pelaku mengaku juga melakukan aksi yang sama pada 24 September 2011 pukul 03.00 wita terhadap korban lain bernama Beatrice Victoria Hendricks Mcguinness, perempuan warganegara Singapura yang sehari-hari menetap di Australia. Aksi percobaan pemerkosaan terhadap Mcguinness gagal setelah ia melakukan perlawanan, namun Kirnawan berhasil merebut tas milik perempuan yang saat itu menginap di Hotel Pullman itu. Tas korban diantaranya berisi 1 buah iphone, 1 buah kamera digital merk Panasonic, 1 buah kotak make up, 2 kacamata, dan uang tunai Rp 1,5 juta.

Dari tersangka Kirnawan, polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 buah kamera digital merk Panasonic, sebuah sandal wanita warna cokelat milik korban, 1 buah gelang wanita warna silver, satu jam tangan, satu handphone Sony Ericson, 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dijadikan alat kejahatan, dan uang tunai sebesar Rp 2,2 juta.

Polisi menjerat Kirnawan dengan pasal 365 KUHP jo. Pasal 285 KUHP jp. Pasal 53 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan percobaan pemerkosaan dengan ancaman hukuman 13 tahun penjara.

Dihadapan wartawan, pelaku Kirnawan mengaku menyesali perbuatannya. Menurut Kirnawan, aksi itu dilakukan saat ia sedang mabuk. Selain itu, korbannya juga tengah mabuk. Aksi itu juga dilakukan karena ia membutuhkan uang, karena kalah judi. “Saya butuh uang, karena saya suka judi,” ujar pria berambut gondrong itu