Category — Ekonomi

Wayan Sasag Budiman (paling kanan) bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika di depan gubuknya. (photo by: Ni Komang Erviani)

Ni Komang Erviani, Bangli

Sebuah gubuk berukuran 2×2 meter dengan dinding anyaman bambu, beratap seng, dan berlantai tanah milik  I Wayan Sasag Budiman (62 tahun) di Dusun Kalanganyar, Desa Yangapi, Bangli, sudah tampak reot. Beberapa dindingnya sudah berlubang, atapnya pun bocor. Gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak  terpasang rapi di depan gubuk, bersama gambar Garuda Pancasila dan pahlawan Jenderal Sudirman.

Hanya berjarak sekitar 2 meter dari gubuk itu, sebuah rumah semi permanen berdiri kokoh. Rumah seluas 6 meter persegi itu, menggunakan dinding batako, berlantai semen, dan beratap asbes. Rumah yang dibangun dengan bantuan dana corporate social resposibility (CSR) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali itu, memiliki 2 kamar tidur dengan luas masing-masing 2,5×2,5 meter, sebuah kamar mandi, dan dapur. Belum ada perabotan apapun di dalamnya. “Saya berterimakasih sekali, karena sekarang saya sudah punya rumah yang bagus sekali,” kata petani sesaat setelah kunci rumah itu diserahkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Minggu (18/12).

Duda dua anak itu, termasuk satu dari 4 warga miskin di Dusun Kalanganyar yang sudah menerima bantuan bedah rumah. Tiga bedah rumah dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali, sedangkan satu unit dibantu dari dana CSR BPD Bali yang dikelola melalui Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Bali. “Saat ini masih ada empat warga kami yang masih tinggal di rumah tidak layak. Kami berharap pemerintah bisa membantu lagi, sehingga tidak ada lagi warga kami yang tinggal di rumah yang tidak layak,” tegas Kepala Dusun Kalanganyar, Nyoman Suweca.

Sejak diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali pada awal tahun 2010, hingga akhir tahun 2011 ini sudah 3.118 unit rumah tidak layak huni yang berhasil dibedah. Jumlah itu termasuk 468 unit bedah rumah yang dibiayai dana CSR perusahaan-perusahaan di Bali.Dari dana APBD Bali, bedah rumah sudah dilakukan terhadap 825 unit rumah tidak layak pada 2010 dan 1.825 unit pada 2011.

Ketua BK3S Bali, Ayu Pastika, menyatakan tidak mudah mengajak perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut menyalurkan dana CSRnya kepada program bedah rumah. Hingga kini, tercatat hanya sekitar 10 perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah yang sudah menyalurkan dana CSRnya ke program bedah rumah. “Tapi kita tidak menyerah. Kita terus merupaya mendekati perusahaan-perusahaan yang berusaha di Bali agar mau menyalurkan dana CSRnya melalui BK3S untuk menyukseskan program bedah rumah,” ujar Ayu Pastika.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan program bedah rumah dibuat sebagai salah satu cara mengatasi kemiskinan di Bali. Dengan memperbaiki rumah keluarga miskin, kata dia, diharapkan taraf hidup masyarakatnya meningkat. Dalam catatan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali, di awla tahun 2010 tercatat ada 13.000 rumah tidak layak huni di Bali. “Dengan tinggal di rumah tidak layak, kesehatannya terganggu, sehingga menjadi tidak produtif bekerja. Kondisi ini bisa membuat dia miskin terus. Maka di awal, kita berupaya memperbaiki rumahnya. Setelah itu kita berikan jaminan kesehatan. Kita juga upayakan agar mereka mendapat pekerjaan,” jelas Pastika.

Pastika menyatakan sangat senang karena semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menyalurkan dana CSRnya untuk program bedah rumah. Namun ia juga menyesalkan masih minimnya perusahaan swasta yang sudah mau menyalurkan dana CSRnya untuk program-program yang benar-benar bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagian besa perusahaan masih menyalurkan dana CSRnya untuk program-program jangka pendek, dengan diselimuti dengan berbagai jenis promosi.

“Padahal CSR itu bukanlah promosi. CSR merupakan kewajiban,” Pastika mengingatkan.

Ia berharap perusahaan-perusahaan di Bali menyalurkan dana CSRnya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga dana-dana CSR itu terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan di Bali. Selain untuk program bedah rumah, tambahnya, dana CSR juga bisa dimanfaatkan untuk upaya penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Pastika menjelaskan, sebenarnya upaya mengatasi masalah rumah tidak layak huni di Bali bukan hal sulit, asalkan semua pihak mau bekerjasama. “Misalnya ada 10.000 saja orang kaya yang mau menyumbang Rp 20 juta untuk satu rumah untuk orang miskin, teratasi sudah masalah rumah tidak layak di Bali,” tambahnya.

photo by: Ni Komang Erviani

Ni Komang Erviani, Denpasar

Di tengah makin membaiknya perekonomian Bali, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83% pada tahun 2010, kesenjangan ekonomi antar masyarakat Bali justru makin lebar.

“Ini merupakan sesuatu hal yang berbahaya. Jika tidak diatasi, suatu saat akan terjadi kecemburuan sosial yang besar, kecemburuan sosial akan menyebabkan keresahan sosial, dan keresahan sosial itu akan menyebabkan kerusuhan sosial,” tegas Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Rabu (14/12).

Data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan, hanya 20 persen penduduk Bali berpendapatan tinggi yang menikmati persentase pembagian kue ekonomi yang makin besar, sedangkan sisanya menerima kue ekonomi yang semakin tahun semakin mengecil.

Saat ini tercatat ada 20% masyarakat Bali yang berpendapatan tinggi, 40% berpendapatan sedang, dan 40% berpendapatan rendah. Sebanyak 41,73% pendapatan Bali dinikmati oleh hanya 20% masyarakat yang berpendapatan tinggi, sedangkan 37,52% pendapatan terdistribusi ke masyarakat berpendapatan sedang dan hanya 20,75% pendapatan terdistribusi ke masyarakat berpendapatan rendah. Artinya, pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup tinggi, yakni 5,83% pada 2010, lebih banyak dinikmati golongan elite.

Menurut Pastika, semakin lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gejala dunia yang wajar terjadi. Ia mencontohkan kesenjangan kemakmuran masyarakat Swiss dan Somalia sebelum perang dunia kedua hanya 1 berbanding 16. Namun sekarang, setelah puluhan tahun, kesenjangannya melebar menjadi 1 berbanding 600. “Memang itu hukum alam Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang pintar makin pintar, dan yang bodoh makin bodoh. Karena kalau sudah pintar, kaya, dan kuat, pasti dia makin pintar, makin kaya, dan makin kuat dengan sumber daya yang dia miliki itu,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah diakuinya tidak bisa hanya tinggal diam dan menyerah melihat fenomena tersebut. Harus ada intervensi dari pemerintah, guna mempersempit kesenjangan itu. Kesenjangan ekonomi dapat meluas pada masalah-masalah sosial seperti konflik antar masyarakat. “Jadi kita nggak usah heran melihat misalnya terjadi hal-hal, yang kadang-kadang luar biasa sadisnya. Kadang-kadang di luar perhitungan kita. Karena terakumulasi perasaan kecemburuan sosial itu, dan ini berbahaya.

Tidak meratanya pembangunan antara wilayah Bali selatan dengan wilayah Bali lainnya, menurut Pastika. Memberi andil yang sangat besar terhadap kesenjangan ekonomi masyarakat. Selama ini, sebagian besar pembangunan memang hanya terfokus di wilayah Bali selatan, yakni Denpasar, Badung dan Gianyar. Pembangunan terutama dalam bidang pariwisata.

Menurut  hasil survei PHRI Bali tahun 2010, saat ini sudah ada 2.260 hotel bintang dan melati dengan 56.971 kamar di seluruh Bali. Dari jumlah itu, 88,5% atau 50.436 kamar hotel terdapat di Bali selatan, tersebar di Kabupaten Badung (36.947 kamar), Kota Denpasar (10.097 kamar) dan Kabupaten Gianyar (3.410 kamar). Jumlah itu belum termasuk kondotel, residence, maupun apartemen. Itulah sebabnya saya bolakbalikmengatakan, moratorium pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah selatan. Arahkan mereka ke utara, ke barat, ke timur, ke tengah. Supaya ada pemerataan pembangunan. “Itulah sebabnya saya bolak balik mengatakan, moratorium pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah selatan. Arahkan mereka ke utara, ke barat, ke timur, ke tengah. Supaya ada pemerataan pembangunan,” tegas Pastika.

Kebijakan moratorium hotel di wilayah Bali selatan telah ditetapkan pemerintah Bali sejak 5 Januari 2010 lalu. Pemerintah Provinsi Bali telah secara resmi menyetop izin hotel di wilayah Bali selatan berdasarkab Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/BPM tentang Penghentian Sementara Pendaftaran Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata. Namun kebijakan itu tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan terbesar dalam perizinan.

“Saya tidak bisa melarang mereka (bupati walikota)  karena kewenangan saya tidak ada. Tetapi saya sudah minta Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengarahkan investasi tidak lagi ke Bali selatan, tetapi diarahkan ke daerah lain,” jelas Pastika.

Selektif terhadap investor-investor yang hendak menanamkan modalnya di Bali, menurutnya salah satu kunci mempersempit kesenjangan tersebut. “Sekarang kita lihat misalnya, orang bangun hotel, yang punya siapa? Kemana uang itu? Bukan apa-apa. Silahkan. Boleh. Karena tanpa investasi, tidak akan bergerak ekonomi kita. Kita perlu investor, tapi harus kita seleksi,” tambah dia.

Berbagai program pro poor, pro job, pro growth, dan pro lingkungan juga tengah digarap pemerintah dalam rangka memperkecil jurang kesenjangan ekonomi itu. Itulah sebabnya ada program-program pro rakyat itu. Pro poor, progrowth, pro job. Ia mencontohkan program sistem pertanian terintegrasi (simantri) yang sudah menyasar ratusan kelompok tani, pada dasarnya bertujuan mengangkat masyarakat di sektor pertanian.”Kita berikan juga jaminan kesehatan dan pendidikan, Supaya masyarakat yang bodoh itu bisa terangkat. Yang sakit bisa jadi sehat,” tegasnya.

Meski tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat Bali cukup lebar, namun Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, I Gde Suarsa, menilai tingkat kesejahteraan masyarakat Bali masih cukup baik, terutama jika dibandingkan wilayah-wilayah tetangga seperti Jawa Timur atau Nusa Tenggara Barat (NTB). “Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali masih cukup baik. Daya beli masyarakat masih tinggi. Jika dibandingkan dengan masyarakat tetangga kita di Mataram, di Surabaya, tentu kita masih cukup sejahtera di Bali,” ujar Suarsa.

Meski demikian, ia mengakui masih perlu banyak upaya-upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan intervensi, agar kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

APEC venue proceeds, despite opposition

Ni Komang Erviani, The Jakarta Post, Denpasar | Thu, 11/03/2011 10:46 AM |

Despite mounting opposition from students and environmental activists, the plan to construct a mega-resort for the venue of the 2013 APEC summit moves forward, as Badung regency started processing the permit for its construction.

The project is estimated to cost US$280 million and is expected to be completed by mid-2013 before the summit in November, in what is known as the Bali International Park (BIP).

On Wednesday, the regency administration met with representatives of PT Jimbaran Hijau to review a presentation from the developer about the BIP development.

“The developer has proposed the permit. They should first present their plans for the project to the Badung regent,” said the regency’s spokesman, Wayan Weda Darmaja.

Weda said the developer had proposed the permit months ago but the regency could not process the permit because some requirements had not been fulfilled.

The requirements included completing the process of transferring the land-use rights from PT Citra Tama Selaras, the owner of the land, to the developer as well as the payment of land and building tax of
Rp 7.2 billion by the developer. All the requirements have now been fulfilled by the developer.

Weda said the regency administration needed to hear a presentation from the developer to gain a complete picture of the project.

“We need to know what they will build and whether they have fulfilled all the requirements before we issue the permit.”

However, the regency administration would still consider opinions from the public about the project. He said that despite mounting opposition, his office had also been urged by many parties to speed up the process.

“Some are against the project, while some have urged us to speed up the process. We will consider all opinions. The most important thing is that the company fulfills all the requirements.”

 The regency administration’s decision to process the BIP’s permit triggered opposition from Gumi Bali Forum, an organization of students and environmental activists.

On Wednesday, 10 activists held a demonstration at the Sudirman junction to voice their opposition.

The activists, from Bali Environmental forum (Walhi), Frontier Bali and Udayana University, brought posters expressing their opposition to the development of the BIP.

They demanded that the regency administration refuse the permit. They also demanded greater transparency on tax paid by PT Jimbaran Hijau to the government.

Their third demand was for the regency administration to implement the government regulation on the use of abandoned land on the 174 hectares of land on which the BIP would be built.

Activist Abdul Haris said the development of the BIP would spark many problems.

 “The project has violated, among other regulations, the moratorium on the development of tourist accommodation in the south of Bali.”

Earlier this year, Bali Governor Made Mangku Pastika issued a moratorium on the development of new hotels in south Bali as the area already had too many hotels, and in the hope that development projects would be diverted to poorer regions in northern and eastern Bali.

Haris also criticized the acquisition of land from PT Citra Tama Selaras by PT Jimbaran Hijau, in which the latter company should have paid tax of 10 percent of the land’s value.

Link: http://m.thejakartapost.com/news/2011/11/03/apec-venue-proceeds-despite-opposition.html

Ni Komang Erviani ,  THE JAKARTA POST ,  DENPASAR   |  Thu, 02/26/2009 1:59 PM  |  Bali

Cooperatives in Bali received Wednesday a financial boost with the signing of a memorandum of understanding (MOU) between the provincial administration-owned Regional Development Bank (BPD) and the Agency for Revolving Fund Management for Cooperatives and Small and Medium Enterprises (LPDB-KUKM).

The agency was established in 2007 to act as a kind of central bank for cooperatives lending money to their members. [Read more →]

Ni Komang Erviani , Contributor , The Jakarta Post, Denpasar | Fri, 01/02/2009 10:29 AM | Bali

Niether the financial crisis nor the Australian travel warning stopped tourists from spending Christmas and New Year in Bali, as the island once again broke its own record for highest number of visitors.

According to a report by the Christmas and New Year holidays’ task force , as many as 133,705 tourists, both domestic and international, entered Bali via the Ngurah Rai International Airport between the 22 and 30 of Dec., an increase from 125,000 in the same period last year. [Read more →]

Okezone – Rabu, 26 Maret 2008 – 16:55 wib

DENPASAR – Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pilot project untuk pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) lewat program smart card, diprotes pelaku pariwisata Bali. Pemberlakuan smart card dinilai akan menghambat kesuksesan Visit Indonesia Year (VIY) 2008. [Read more →]

Okezone – Rabu, 26 Maret 2008 – 15:19 wib

DENPASAR – Minyak tanah bersubsidi di Denpasar mulai ditarik, menyusul rampungnya pembagian elpiji dan kompor gas gratis di dua kecamatan. Untuk tahap awal, kuota yang ditarik sebesar 25 kilo liter per hari. Penarikan minyak tanah bersubsidi akan dilakukan bertahap sampai pembagian elpiji rampung di seluruh Bali. [Read more →]

Okezone – Senin, 24 Maret 2008 – 16:51 wib

DENPASAR – Setelah penyetopan operasionalnya pekan lalu, AdamAir Wilayah Denpasar masih menyisakan kewajiban merefund tiket yang sudah di tangan konsumen serta deposit dari sejumlah travel agen. Nilainya tak tanggung, mencapai Rp1 miliar.

Kewajiban sebesar Rp1 miliar tersebut berasal dari kewajiban mengembalikan deposit milik sejumlah travel agen yang menjual tiket AdamAir senilai Rp500 juta. Sisanya merupakan kewajiban me-refund ribuan tiket yang sudah ada di tangan konsumen. [Read more →]

Okezone – Senin, 24 Maret 2008 – 16:38 wib

DENPASAR – Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pilot project untuk pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) lewat program smart card, ternyata belum dikomunikasikan ke daerah. Meski demikian, PT Pertamina Cabang Pemasaran Denpasar sudah bersiap-siap menerapkan kebijakan itu. [Read more →]

KUTA – PT Bakrieland Development mendadak serius mengepakkan investasinya di Bali. Dalam tahun 2008 ini saja, Bakrieland berencana melaunch tiga proyek invetasinya senilai total Rp.880 miliar. Padahal sejak 1980, Bakrieland hanya berinvestasi pada Bali Nirwana Resort, sebuah hotel di Tabanan Bali. [Read more →]