Polda Bali Gagalkan Pengiriman 5.000 Ekstasi
Oleh: Ni Komang Erviani
Kepolisian Daerah (Polda) Bali berhasil menggagalkan pengiriman 5.000 butir ekstasi dari Jakarta ke Denpasar. “Dengan asumi harga pasarannya dua ratus ribu rupiah per butir, nilai totalnya kami perkirakan mencapai satu miliar rupiah,” jelas Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Gde Sugianyar Dwiputra kepada wartawan di Markas Polda Bali pada Jumat (6/11).
Ekstasi berwarna krem tersebut dikirim dari Jakarta ke Bali melalui jasa pengiriman paket kilat TIKI pada tanggal 24 September lalu. Paket tersebut dikemas dalam beberapa kardus biscuit dan dimasukkan dalam kardus dengan beberapa bungkus biscuit. “Mungkin diisi biskuit di bagian paling atas untuk mengelabui petugas,” jelas Sugianyar.
Paket itu tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pada 29 September 2009. Pada proses pengecekan menggunakan X-Ray, polisi mencurigai ada barang mencurigakan yang diduga ekstasi di dalam kardus. “Setelah kami cek di laboratrium, isinya ternyata memang benar ekstasi, Jumlahnya mencapai 5.000 butir,” tambah Kepala Bagian Analis Direktorat Narkoba Polda Bali Ajun Komisaris Besar Ni Made Asmiriwati.
Meski berhasil menggagalkan pengiriman tersebut, namun aparat tidak berhasil melacak pemilik paket ekstasi itu. Pasalnya, pelaku menggunakan nama dan alamat fiktif dalam proses pengirimannya. Dalam boks paket tertera pengirim bernama Rahmat yang beralamat di Jalan Pulau Asem III No. 56 Jakarta Timur. Sedangnya tujuan pengiriman kepada seseorang bernama Agung Antara yang beralamat di Jalan Nuri No. 24, Desa Dauh Peken, Tabanan Bali.
“Setelah kami lacak ke alamat pengirim ataupun tujuan pengiriman, ternyata tidak ada nama yang dimaksud. Kami menduga nama dan alamat yang digunakan palsu,” ujar Asmiriawati. Nomor telepon yang tercantum dalam paket juga diketahui palsu sehingga polisi kesulitan melakukan pelacakan.
“Hingga ini pelakunya belum berhasil kami tangkap. Kami menduga pelakunya sudah tahu kalau paketnya sudah ditangan polisi, karena sampai sekarang tidak ada yang melaporkan ke jasa pengiriman kalau paketnya belum terkirim,” tegas Asmiriawati.
Oleh: Ni Komang Erviani
Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dari berbagai kalangan di Bali. Mulai dari mahasiswa, tokoh agama, seniman, aktivis lingkungan, aktivis pers, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Bali, hingga politikus.
Para mahasiswa menyampaikan dukungannya dengan menggelar aksi unjuk rasa di markas Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Selasa (3/11). Aksi unjukrasa dilakukan puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana dengan menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan seorang bertelanjang dada dengan tulisan KPK ditendang-tendang oleh seorang yang mewakili polisi.
Selain itu, para mahasiswa juga melepaskan tujuh ekor tikus kecil, tepat di depan gerbang Polda Bali. “Ini sebagai bentuk dukungan kami kepada KPK. Kriminalisasi KPK telah membuat para tikus-tikus koruptor bebas begitu saja,” tegas Presiden BEM Universitas Udayana, Agus Lenyot.
Dalam aksinya para mahasiswa juga membawa spanduk putih bertuliskan “Dukungan untuk KPK” yang berisi ratusan tanda ratusan mahasiswa Universitas Udayana. Dalam pernyataan sikapnya, BEM meminta Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung secara penuh KPK untuk membongkar century sebagai agenda mendesak 100 hari pemerintah.
Di tempat terpisah, sejumlah tokoh agama, tokoh pers, seniman, politikus, aktivis lingkungan, dan lainnya sepakat membuat pernyataan sikap bersama untuk menyatakan keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dalam pernyataan sikap yang dibuat di kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali itu, mereka menuntut pembebasan terhadap komisioner KPK non aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Mereka juga menyatakan mendukung pembentukan tim independen untuk menangani kemelut dalam penetapan kedua tersangka, sepanjang untuk mengysut siapapun yang diduga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan terkait masalah itu.
Pernyataan sikap tertulis itu selanjutnya akan disampaikan kepada beberapa instansi yakni Pimpinan DPD RI dari Provinsi Bali, DPRD Bali, DPRD Kabupaten/kota se-Bali, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Ngurah Sudiana menegaskan KPK harus dijaga. “Dukungan kepada KPK ini tetap harus dijaga. Korupsi hanya akan menghancurkan negara,” tegasnya.
Seniman Wayan Dibia juga menyatakan dukungannya. Menurut dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar itu, perseteruan KPK dan Polri seperti menyaksikan pertunjukkan bondres (pertunjukkan lawak tradisional Bali). “Kondisi ini mengkhawatirkan kita. seperti ada permainan-permainan terselubung,” tegas Dibia.
Pertemuan juga diikuti Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Made Titib, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Bali Wayan Sudirta, Ketua Bali Corruption Watch Putu Wirata Dwikora, dan pemimpin redaksi sejumlah media lokal di Bali.
Oleh: Ni Komang Erviani
Kepolisian Daerah Bali berganti kepemimpinan dari Kapolda lama Irjen Pol Teuku. Ashikin Husein kepada Irjen Pol Sutisna. Paska pelantikan dan serah terima jabatan di Mabes Polri Jakarta pekan lalu, Senin (3/8) dilakukan acara pisah sambut dengan kapolda lama dan kapolda baru di Mapolda Bali.Acara pisah sambut dihadiri Wakil Gubernur Bali AA Puspa Yoga, Ketua DPRD Bali IB Wesnawa, Pangdam IX Udayana Mayor Jendral TNI Hotmangaradja Pandjaitan, dan sejumlah petinggi Polda Bali.
Dalam acara pisah sambut tersebut, Kapolda baru Sutisna berjanji akan berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga keamanan Bali, terutama dari ancaman terorisme. “Pulau Bali masih potensial menjadi ancaman terbesar kelompok teroris. Masalah keamanan Bali merupakan item yang sangat penting. Cacatnya item ini jelas akan berdampak luas tidak saja bagi Pulau Dewata, namun juga Indonesia,” tegas pria yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Kapolri. Read the rest of this entry »
english
indonesian